Rekomendasi Sekolah Lapang Kearifan Lokal dan Harapan untuk Pemda Lembata

 

RakatNtt.com – Pangan lokal menjadi isu yang ramai dibahas saat ini. Tak hanya oleh masyarakat dan pegiat pangan lokal, Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi sendiri menegaskan agar Indonesia daulat pangan. Warga dihimbau untuk kembali mengonsumsi makanan lokal Indonesia. Sementara itu, para pengambil kebijakan menemukan jalan buntuh dari atas, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) disorot publik karena ada indikasi kasus korupsi. Itu persoalan yang ada di Jakarta, ketika kita gencar kampanyekan pangan lokal, para pengambil kebijakan malah bermain nakal. Bagaimana dengan persoalan-persoalan pangan lokal yang ada di daerah-daerah?

Sumber foto pixabay

Jangan Asal Omong

Salah satu daerah yang sedang giat berbicara tentang pangan lokal adalah Kabupaten Lembata. Kampanye masif terkait pangan lokal juga dilakukan oleh Komunitas Pandu Budaya Lembata yang melakukan penelitian terkait selama kurang-lebih 6 bulan selama tahun 2023 ini dan akan terus bekerja. Salah satu tujuan mereka yakni adanya kebijakan politik terkait pangan lokal di Lembata. Artinya, mengonsumsi pangan lokal sebagai tujuan utama yang mau dicapai tidak hanya ditempuh melalui himbauan semata melainkan adanya aturan di daerah yang mengikat.

Untuk itu, komunitas Pandu Budaya Lembata juga sudah menyerahkan rekomendasi dari program Sekolah Lapang Kearifan Lokal kepada  Pemda Lembata dan BPK Wilayah XVI NTT di taman Swaolsa Titen Lewoleba bertepatan dengan penutupan pekan Kebudayaan Daerah 11 Oktober 2023. Besar harapan ialah rekomendasi itu tidak dibuang ke “kotak sampah.” 

Pemerintah mesti membuka diri untuk bekerja sama dengan para pegiat pangan lokal untuk mencapai titik utama yang dituju yakni daulat pangan lokal di Lembata. Kita tidak hanya gencar promosi jagung hibrida kepada petani dengan iming-iming uang; Tanam Jagung Panen Sapi tetapi mesti masuk lebih ke dalam untuk memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga dan melestarikan juga mengonsumsi pangan lokal di rumah-rumah warga. Jangan sampai terlambat dan pangan lokal kita bisa punah seperti jeruk Kedang; barangkali kepunahan ini tidak pernah membuat Pemda merasa beban di kepala.

Untuk mencapai semua ini butuh infrastruktur yang mulus dan kuat dari Pemda dan juga para wakil rakyat yang barangkali lagi sibuk menjelang Pemilu 2024. Tanpa suara dari kekuasaan, usaha ini akan berjalan parsial. Kita bisa mulai dengan himbauan, kemudian edukasi yang lebih terstruktur untuk meyakinkan masyarakat akan pentingnya mengonsumsi pangan lokal.

Memang benar bahwa stigma negatif terhadap pangan lokal sudah menguasai akal sehat kita, tetapi melalui edukasi, stigma negatif tersebut bisa dicoret dengan mudah. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek sudah mulai bergerak dari atas sambil menunggu respons balik dari Pemda Lembata. Apakah kita hanya sebatas menghimbau atau mesti ada kerja serius yang melibatkan banyak pihak? 

Hujan akan segera datang, petani-petani desa di Lembata akan menyambut musim tanam; kapan Pemda turun ke ke desa-desa sambil membawa kebijakan politik yang mengikat tentang pangan lokal?