Atur Ulang Pariwisata di Lembata, Hindari Sistim Borong

 

Jeti Balauring, Lembata (fb: Lamahoda Lamahoda) 

RakatNtt - Dengan efisiensi anggaran dari pusat, mendorong setiap daerah untuk mandiri. Kabupaten Lembata pun tentu akan mendapat dampak dari keputusan yang telah dilakukan oleh Parabowo Subianto itu.

Banyak dorongan dari para pihak agar Kanis Tuaq dan Nasir melirik potensi wisata di Lembata agar dioptimalisasi menjadi salah satu pintu mendapatkan PAD.

Tentu kita semua setuju soal itu. Namun, jika kita jelih melihat di lapangan, sumber-sumber wisata kita di Lembata banyak yang terbengkalai atau belum diatur secara baik.

Yang terlihat selama ini ada kesan pariwisata di Lembata dilakukan dengan sistim borong. Akibatnya adalah, kita kebingungan dengan tempat wisata prioritas di tanah Lembata ini.

Sebab hampir semua sudut - jika menarik hati pemerintah - selalu dijadikan tempat wisata dadakan. Tempat wisata prioritas hampir tidak kita temukan. Akibatnya, selain kita kebingungan, juga akan melahirkan rasa bosan bagi para pengunjung.

 

Hindari Sistim Borong

Pariwisata dengan menggunakan sistim borong tidak akan efektif dan melahirkan kerusakan. Sebab daerah sendiri tidak akan menentukan mana tempat wisata yang menjadi prioritas untuk diperhatikan.

Tanpa menentukan tempat wisata prioritas, kita ibarat menikmati salah satunya lalu meninggalkannya karena sudah ada yang baru. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah yang baru untuk mulai melirik dan menentukan tempat-tempat wisata prioritas agar dikelola secara baik oleh daerah.

Dengan itu, maka daerah bisa menyiapkan fasilitas memadai dan manajemen yang teratur di beberapa tempat wisata prioritas. Katakanlah, di setiap kecamatan, pemerintah menentukan hanya satu tempat wisata prioritas, dengan itu, maka pemerintah akan fokus mengatur tempat wisata itu dengan semua kebutuhan penunjangnya bukan dengan sistim borong di segala sudut.

Contoh, Jeti Balauring yang pernah viral kemudian redup dengan sendirinya karena tidak dijadikan sebagai tempat wisata prioritas sehingga tempat ini terkesan viral sesaat kemudan hilang. Lalu, kita mulai bergeser lagi ke Paheng Waq dengan konsekuensi konflik dan lain-ain, itupun viral sesaat lalu hilang begit saja.

Lalu sampai kapan kita bisa mendapatkan PAD dari pariwisata jika sistim borong ini tidak diatur ulang?