Polemik terkait Kasus
mangkraknya mega proyek Awololong, Kabupaten Lembata belum berkahir. Bahkan,
pascapenetapan dua tersangka di balik proyek tersebut oleh Polda NTT, membuat
para netizen kian “beringas” berpolemik tentang keterlibatan DPRD periode
2014-2019. Para netizen juga mendesak agar Polda NTT bisa menetapkan aktor
utama di balik proyek tanpa hasil tersebut.
Pemilik akun facebook Yanto de Flores dalam sebuah status yang
ia unggah pada grup facebook Bicara
Lembata New mempertanyakan keterlibatan DPRD Kabupaten Lembata yang
menduduki Peten Ina pada periode
sebelumnya.
“Soal kasus Awololong
ini, apakah DPRD Lembata yg lama akan diperiksa juga? Mohon tanggapan para
Lowyer Pak Vian & Pak Mathias,” tulis Yanto de Flores.
Status yang ia unggah
dalam grup Facebook beranggotakan 35 ribu anggota grup ini mendapat like
sebanyak 87 kali dan juga respon yang sangat banyak oleh netizen lainnya. Salah
satu respon singkat datang dari pemilik akun facebook bernama Vincent Kerong.
Menurutnya, DPRD periode
sebelumnya perlu memberikan keterangan karena proyek tersebut berani dieksekusi
tidak pernah terlepas dari campur tangan para wakil rakyat tersebut.
“Karna di setujui maka
harus ambil keterangan rusa rasa hbs... e,” balas Vincent Kerong. Selain itu,
nama akun facebook Ustad Pati Kecewa
juga sangat mendukung pernyataan dari Vincent Kerong. Ia juga berpendapat bahwa
DPRD periode sebelumnya wajib dimintai keterangan.
“Kalau tdk ada
persetujuan pasti tdk ada kasus seperti sekarang ini. Itu artinya wajib
diperiksa,” tulis Ustad Pati Kecewa. Komentar yang cukup panjang datang dari
pemilik akun facebook bernama Heri
Tanatawa Lewotolok. Ia menjelaskna bahwa kemungkinan besar Pak Ferdy Koda
akan dimintai keterangan karena pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Lembata.
“Sebelum di jawab olh
pengacara sy mau menjelaskan yg saua tahu e ade... Pak Ferdy Koda kemungkinan
besar akan di perikasa sbg ketua dprd waktu itu...Dan sy bisa tebak apa
jawabanya, krn beliau pernah menyampaikan kepada kami bahwa: sy tdk ikut
menandatangani apbd perubahan yg di lakukan olh eksekutif, krn pd pembahasan
apbd murni item terkait proyek awololong itu tdk ada....”
Heri Tanatawa Lewotolok
kemudian melanjutkan, “Dan sy sdh melayangkan surat utk mengatakan bahwa tdk
ikut bertanggung jawab atas apbd perubahan trsbt..Dan yg ttd waktu itu adalah 2
unsur pimpinan dewan yakni YD dan PD (mereka ber 2 ini pun kemungkinan besar
akan jd terperiksa,” tulisnya menjawab status dari Yanto de Flores. Lantas, siapakan YD dan PD yang dimaksudkan?
Peryataan Heri Tanatawa
Lewotololok tersebut langsung dibalas oleh pemilik akun facebook atas nama Piter Raring. Piter Raring pun memberi
komentar, “Bila perlu 25 anggota dewan periode 2014-2019 tu di periksa
semua...,” tulis Piter Raring.
Pernyataan senada juga
datang dari pemilik akun facebook Henchoz
Jangan Bicara. Netizen yang cukup aktif memberikan edukasi politik lewat
facebook ini berkomentar demikian: “Harus diperiksa. Biar Jelas. Kenapa Sampai
merugikan uang negara 1,4 M. Apalagi yang menyetujui proyek abal abal tersebut.
Sapa tau bapa pu tema ada juga e?”
Perlu diketahui bahwa
masih banyak netizen yang merespon status dari Yanto de Flores tersebut. Hampir semua netizen mendukung jika DPRD
periode 2014-2019 dimintai keterangan, khususnya terkait anggaran.
Salah satu respon
lainnya yang cukup panjang dari Mathias
Apelaby. Ia mengatakan, aturan mesti ditegakkan tanpa memandang jabatan
agar kasus besar tersebut cepat menemukan titik terang.
“Ya....kalau terkait
dan ada hubungan dengan proses pengambilan keputusan dari perencanaan, pengadaan
hingga pelaksanaan, dan penetapan hasil kerja, semuanya harus diperiksa, kalau
kita benar2 mau menegakkan aturan dan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Oleh Rian Odel dikutip
dari Grup Facebook Bicara lembata New.
