Pilkada Lembata 2024, Jangan Ada Lagi Jepang Pergi Nipon Datang

RAKATNTT.COM – Sepenggal kalimat multitafsir ini, mulai ramai dipakai oleh warga net yang menghuni grup facebook Bicara Lembata New (BLN): Jepang Pergi Nipon Datang. Apa maksudnya?

Tentu setiap orang memiliki rumus tafsir yang berbeda tentang ungkapan tersebut. Namun, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa ungkapan tersebut menggambarkan sebuah harapan baru, harapan akan perubahan yang lebih baik di suatu wilayah tertentu. Jangan ada lagi penjajahan, penindasan gaya lama maupun baru dan lain-lain.

Kata jepang dan nipon menggambarkan akan kekuatan penjajahan. Maka, dalam kaitan dengan kesejahteraan bersama, hal yang diinginkan ialah tidak ada lagi bentuk kekuasaan yang menyimpang, yang berakibat buruk pada kemajuan sebuah daerah.

Tulisan singkat dengan bahasa sederhana ini akan fokus pada situasi terkini menjelang pesta demokrasi – pesta berarti menghambur-hamburkan uang kan? – di Lembata yang akan berlangsung 2024 mendatang. Persiapan menjelang momen menghambur-hamburkan uang negara tersebut, sudah mulai ramai diperbincangkan publik Lembata baik secara online maupun sebaliknya.

Di kampung-kampung misalnya, sudah ada isu-isu tokoh politik dan karya politiknya yang menjadi buah bibir masyarakat. Rivalitas ide mulai dibangun oleh beraneka macam kubu dengan tujuan yang berbeda pula. Tahu to orang kampung. Bukan hanya itu, lebih ramai dan kacau lagi, jika kita memantau komentar-komentar warga net yang menghuni BLN.

Ada istilah akun palsu dan asli. Di sana kita akan temukan banyak sekali komentar; ada perang argumentasi untuk menjagokan tokoh politik tertentu maupun untuk menjegal dan mencari kesalahannya sebagai referensi untuk menjatuhkannya. Itu biasa dalam politik. Sebab pemimpin politik, menurut keyakinan kuno orang Yunani berarti dewa yang kelihatan di dunia. Artinya, ia harus benar-benar bersih.

Untuk menghindari makna ungkapan Jepang pergi nipon datang (di Lembata), maka masyarakat, partai politik dan komponen politis lainnya yang terkait mesti sadar bahwa pemimpin yang akan diusung maupun dipilih adalah sosok yang mampu membawa prospek perubahan yang lebih baik.

Karena itu, mesti ada kesadaran komunal bahwa pemimpin harus bersih dari latar belakang politik yang kotor, misalnya tak pernah terlibat dalam proyek-proyek mangkrak di Lembata. Mengapa? Jawabannya adalah proyek mangkrak menjadi salah satu bukti kekuasaan yang merugikan Lembata. Maka, yang terlibat dalam misi proyek mangkrak mesti dinilai sebagai orang yang tak bertanggung jawab dan turut mendukung kehancuran politis di Lembata. Apakah orang-orang model itu layak disanjung-sanjungkan menjadi orang nomor satu Lembata 2024 mendatang? Bukan hanya ketokohannya melainkan kritis juga terhadap kendaraannya alias partai politiknya.

Tentu saja, kesadaran ini mesti juga berawal dari para politisi terlebih dahulu, dari nurani terdalam. Ia mesti mampu mengatakan kebenaran (parrhesia). Parrhesia berasal dari kata bahasa Yunani “Pan” yang berarti segala sesuatu (everything) dan “Rhema” yang berarti yang dikatakan (Kondrad Kebung, 1997). Istilah parrhesia berkaitan erat dengan pemikiran Michel Foucault. Orang yang mengatakan kebenaran disebut parrhesiast.

Pertanyaan sekarang ialah; apakah para pemain politik mampu menjadi parrhesiast? Tidak mudah tentunya. Sebab, dalam politik yang salah seringkali dinilai sebagai yang benar, apalagi kalau sudah ada duit. Sementara itu, masyarakat di kampung-kampung tidak mendapat edukasi yang baik tentang politik itu sendiri. Pertanyaan lanjutannya; siapa yang memberikan edukasi politik? Apakah dari para politisi? Eh, bukannya mereka suka berbohong? Pembohong kok mau jadi guru politik!

Akibatnya, Masyarakat dibiarkan menjadi objek politik yang mudah digiring dengan slogan-slogan politik palsu untuk memenangkan turnamen politik. Ada isu SARA yang mulai dibangun. Di Lembata, isu seputar ini sudah lama terdengar. Masyarakat kemudian digiring untuk memilih pemimpin satu suku atau daerah, bukan lagi melihat pemimpin dari aspek kemampuannya.

Hal-hal terkait seperti inilah, menurut penulis sulit membuat masyarakat menjadi cerdas berpolitik dan menentukan pemimpin yan tepat. Masyarakat masih terpaku pada isu kewilayahan, memilih partai bukan melihat ketokohan dan hal-hal lain. Dengan demikian; apakah jepang pergi nipon pun pergi ataukah sebaliknya jepang pergi nipon datang? (Admin)