Tegas! Panitia Pilkades Desa Mahal, Minta Honor Segera Dibayar Penuh

RAKATNTT.COM - Sudah sebulan lebih setelah Pemilihan Kepala Desa Mahal terlaksana pada Senin (8/11) tapi hingga berita ini ditulis, Panitia Pemilihan Kepala Desa Mahal dan Tim Pengawas Pilkades belum mendapat honor dari Pemerintah Desa Mahal. Sebagaimana berita yang ditayang media INBISNIS.ID (5/12) sebelumnya, salah satu kendala terhambatnya pembayaran honor tersebut karena Pemerintah Desa Mahal menghendaki agar honor dibagi 50 persen untuk Panitia lama yang sudah mengundurkan diri dan Panitia yang baru. Kehendak dari Pemdes Mahal tersebut, ditolak mutlak oleh Panitia Pilkades dan tim pengawas yang aktif bekerja hingga suksesnya Pemilihan Kepala Desa Mahal.

Untuk membulatkan komitmen, maka pada Kamis malam (9/12) bertempat di rumah Kosmas Kopaq, RT/RW 005/002, selaku ketua Tim Pengawas, Panitia Pilkades dan Tim Pengawas bersepakat agar honor tersebut segera dibayar dengan batas waktu Jumat (10/12). Ketua Panitia Pilkades Mahal 2021, Paulus Pati Hobamatan pada kesempatan tersebut mengatakan, siap bertanggung jawab atas keputusan Panitia.

“Saya sebagai Ketua Panitia siap bertanggung jawab atas keputusan malam ini. Uang itu besok harus sudah diserahkan kepada Panitia dan saya yang akan bertanggung jawab kepada BPD dan Pemerintah Desa. Uang hanya lima ratus lebih saja tapi buat kita pusing, ini tidak benar lagi kalau layani desa model ini,” tegasnya penuh komitmen.

Panitia dan Tim Pengawas Pilkades Mahal juga menilai bahwa ada ketidakberesan yang coba dimainkan oleh Pemerintah Desa Mahal. “Saya yakin betul Panitia lama tidak butuh uang, jangan sampai ini hanya permainan pemerintah. Seharusnya uang itu diserahkan pada panitia, baru panitia yang atur pembagiannya. Kita tunggu saja dalam minggu ini kalau tidak ada kepastian, ya, kita buat aksi saja supaya seluruh Lembata tahu kalau kita bertengkar rebut uang lima ratusan ribu,” ungkap Kosmas Kopaq.

Honor untuk Linmas Sudah Dibayar

Panitia Pilkades Mahal menilai ada indikasi ketidakadilan dalam proses pembagian honor Pilkades Mahal 2021. Hal ini terungkap ketika tim keamanan (linmas) sudah lebih dahulu mendapatkan honor. Padahal, honorarium untuk Linmas merupakan anggaran khusus dalam lingkaran panitia. Artinya, Linmas berada di bawah kendali Panitia. Karena itu, mestinya, honor tersebut dibagikan atas kehendak Panitia bukan dari Pemdes.

“Honor untuk linmas itu dibagikan atas perintah Kepala Desa dan Sekretaris,” ungkap Samirudin Lukman selaku Bendahara Desa yang juga sekaligus anggota Panitia Pilkades Mahal. Dari pembagian honor kepada Linmas sebesar Rp. 150.000 tersebut, Panitia dan Tim Pengawas Pilkades Mahal, menilai Pemerintah Desa Mahal tidak adil.

Sementara itu, Sekretaris Desa, Hendrikus Hereng, mengatakan, salah satu alasan Linmas didahulukan pembayaran Honorarium karena Linmas bukan Panitia Pilkades Mahal. “Linmas bukan panitia, mereka hanya dititip bersama-sama dengan panitia. Mereka hanya bagian dari proses penyelenggaraan pemilihan Kades,” ungkapnya. Lebih lanjut, Hendrikus Hereng menganjurkan kepada Panitia Pilkades Mahal agar tidak tergesa-gesa mendesak Bendahara Desa, Samirudin Lukman untuk segera membayar honorarium. Menurutnya, proses seperti itu melanggar mekanisme logis. Oleh karena itu, Panitia Pilkades mesti melakukan konsultasi kepada BPD, baru kemudian BPD berkordinasi kepada Pemerintah Desa agar bisa mengambil keputusan yang seimbang guna meminimalisasi adanya konflik yang bisa muncul kemudian hari, hanya karena uang.

Kepala Desa Mahal, Muh. Lukman Laba juga dengan tegas menyatakan, ia berpatokan pada regulasi dan asas keadilan. Artinya, ia bukan membela Panitia Lama maupun baru. “Kita ini hanya berpatokan pada regulasi, sedangkan anggaran sudah disiapkan. Kita ini kan keluarga semua sehingga asas keadilan juga mesti kita pikirkan. Karena itu, mohon bersabar agar kita bisa cari solusi yang baik,” ungkapnya.

Felix Orolaleng, anggota BPD desa Mahal dalam keterangannya manyampaikan anjuran dari Dinas PMD Kabupaten Lembata. “Hari Rabu kemarin itu, saya sempat lakukan konsultasi dengan dinas PMD. Dinas mereka tidak intervensi masalah ini, hanya mereka anjurkan kalau bisa dibagi dua karena Baik Panitia lama maupun baru, sama-sama punya SK. Tapi kalau Panitia baru tetap menuntut honor penuh, kita anjurkan mereka bisa langsung ke dinas PMD saja, supaya lebih clear,” ungkapnya. Felix juga sudah meminta ketua BPD desa Mahal untuk segera melakukan rapat bersama Pemerintah Desa guna membicarakan masalah ini, sesegera mungkin. (Admin)